Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru SMK Negeri 3 Tegal

from : SMK Negeri 3 Tegal    PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 3 TEGAL Jalan Gajahmada No. 72D Telp 0283-356081 Fax 0283-357718 Tegal 52113 Salah satu perbedaan mendasar dalam perubahan sistem kepangkatan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa Karya Tulis Ilmiah mulai harus dilakukan seorang guru pada saat akan mengajukan kenaikan pangkat dari IIIb ke IIIc dan seterusnya dimana kebijakan ini akan diberlakukan per 1 Januari 2013. Di samping itu dengan PK Guru akan dihasilkan peta kompetensi guru yang menjadi dasar pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru itu sendiri sampai akhirnya hasil PK Guru dapat menunjang perolehan angka kredit guru. PERMENDIKNAS NO 35 TAHUN 2010 yang berisikan PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan, penugasan dan pengaturan tugas guru, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat dan jabatan, pembebasan sementara, serta pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional guru. Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi guru, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.  Terkait dengan hal tersebut di atas, SMK Negeri 3 Tegal telah melakukan Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang terbagi menjadi 3 gelombang : Senin, 31 Oktober 2011 bagi Guru Adaptif dan Normatif Rabu, 2 Nopember 2011 bagi Guru TKJ, MM, TSM, TKPI, GB dan BK Senin, 7 Nopember 2011 bagi Guru TKR, NKPI dan AV  Berikut dokumentasi yang diliput oleh Tim Web SMK Negeri 3 Tegal : Suasana Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru SMK Negeri 3 Tegal Kementerian Pendidikan Nasional telah mengembangkan Sistem pengembangan keprofesian guru dengan lahirnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut disamping terjadi pembaruan birokrasi mengenai jabatan guru dari 13 kepangkatan menjadi 4 (empat) yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya dan Guru Utama, pemerintah berupaya memfasilitasi peningkatan mutu professional guru melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG) dimana PKG menjadi unsur utama kenaikan pangkat guru disamping kualifikasi pendidikan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang meliputi pengembangan diri, karya innovative, dan publikasi ilmiah serta unsur penunjang lainnya. Salah satu perbedaan mendasar dalam perubahan sistem kepangkatan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa Karya Tulis Ilmiah mulai harus dilakukan seorang guru pada saat akan mengajukan kenaikan pangkat dari IIIb ke IIIc dan seterusnya dimana kebijakan ini akan diberlakukan per 1 Januari 2013. Di samping itu dengan PK Guru akan dihasilkan peta kompetensi guru yang menjadi dasar pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru itu sendiri sampai akhirnya hasil PK Guru dapat menunjang perolehan angka kredit guru. PERMENDIKNAS NO 35 TAHUN 2010 yang berisikan PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan, penugasan dan pengaturan tugas guru, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat dan jabatan, pembebasan sementara, serta pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional guru. Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi guru, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Related Posts:

Tweet